Rekonstruksi Politik Pendidikan Nasional: “Membangun Paradigma yang Mencerahkan Melalui Desentralisasi Pendidikan”

Rifki Ahda Sumantri, S.Pd.I, M.Pd.I.

Dosen Agama Islam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

 

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi dan demokratisasi seperti sekarang ini, banyak orang berharap wajah dunia pendidikan di negeri ini semakin baik dan bermutu. Harapan itu sudah sewajarnya mengingat selama lebih dari tiga puluh tahun, bangsa ini terpuruk di bawah rezim Orde Baru yang melahirkan kebijakan-kebijakan politik dan pendidikan yang menindas. Sebagai sebuah wahana penyadaran, hanya pendidikanlah yang mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensional. Pendidikan yang tentu saja memerdekakan dan membebaskan.

Di tengah meluapnya optimisme dan harapan itu, kenyataan di lapangan ternyata berbicara lain. Bukannya lebih baik, kondisi pendidikan di tanah air justru semakin menampakan sisi buramnya. Sistem pendidikan yang ada bukan saja tidak berhasil melahirkan individu-individu yang merdeka, kritis, dan peka terhadap realitas sosial, tapi juga melestarikan status quo sebagaimana pada masa Orde Baru. Pendidikan, hingga batas tertentu, bahkan menjadi ajang perebutan kekuasaan. Seperti Nampak pada kasus UU Sisdiknas, penguasa ternyata menaruh kepentingan tersendiri pada pendidikan. Sayangnya, kepentingan itu hanya terkait dengan citra dan gengsi penguasa, dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat luas[1].

Hal lain yang nampak adalah ketika pemerintah melakukan “privatisasi” sekolah (kampus) dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya terhadap instansi-instansi pendidikan. Otonomi yang mulanya diharapkan memacu kualitas lembaga-lembaga pendidikan, justru membawa “efek samping”, berupa kian mahalnya “harga pendidikan”. Ini bukan hanya membuat pendidikan terkesan elitis, tapi juga menjauhkan pendidikan dari cita-cita hakikinya sebagai sarana pembebasan[2].

Pendidikan memiliki makna yang penting dalam proses transformasi sosial. Hal ini lebih didasari oleh keinginan penulis untuk membangun kesadaran bersama akan arti dan makna penting Politik Pendidikan Nasional. Hanya lewat pendidikan yang berkualitas saja yang mampu mengantarkan masyarakat keluar dari jerat persoalan yang seolah tiada henti ini. Pendidikan yang semacam inilah yang penulis sebut sebagai pendidikan yang mencerahkan. Tentu saja, dalam konteks ini pendidikan yang mencerahkan harus diusahakan dan dibangun secara terus-menerus.

 

PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Politik Pendidikan Nasional: Desentralisasi Pendidikan

Otonomisasi atau desentralisasi merupakan salah satu tema pokok reformasi politik dan ekonomi Indonesia setelah masa Orde Baru. Harus diakui, otonomisasi dan desentralisasi, pada gilirannya akan menyangkut tidak hanya penataan kembali hubungan pusat dan daerah, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, melainkan bidang pendidikan. Landasan bagi otonomisasi dan desentralisasi adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pasal 7 ayat 1 yang menegaskan tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah[3].

Desentralisasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari arah sistem penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan daerah dan sistem lainnya. Bahkan sistem pendidikan merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas tersebut. Oleh karena itu, mengingat arah sistem pemerintahan yang memberikan otonomi pada kabupaten/kota, maka wewenang dalam bidang pendidikan harus diserahkan kepada kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat sekolah. Prinsip otonomisasi dan desentralisasi itu kembali ditegaskan GBHN 1999-2004 tentang pendidikan yang mencakup enam hal. Pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperileh pendidikanyang bermutu; Kedua, peningkatan kemampuan akademik, professional dan kesejahteraan tenaga kependidikan; Ketiga, pembahasan sistem pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat; Keempat, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi dan manajemen; Kelima, peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, dan keenam adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh[4].

Menguatnya aspirasi bagi desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya selama masa Orde Baru. Kelemahan dan masalahnya antara lain, kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya akan mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan pendidikan nasional di masa Orde Baru hampir tidak memberikan ruang gerak yang memadai bagi masyarakat di wilayah atau daerah tertentu untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dan relevan dengan daerah dan kebutuhan masyarakatnya sendiri[5].

Demikianlah mengenai cikal bakal tentang adanya desentralisasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan digadang-gadang menjadi “panglima” dalam menuntaskan permasalahan, keterbelengguan dan arogansi pemerintah. Sistem Politik Pendidikan Nasional ini juga merupakan wahana serta jawaban atas harapan-harapan masyarakat yang menginginkan pendidikan yang bebas, mencerahkan dan menyeluruh (holistik).

 

B. Desentralisasi Pendidikan Melalui Undang-Undang Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik[6].

Desentralisasi merupakan suatu keharusan. Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan, ketiga hal tersebut adalah:

  1. Pembangunan masyarakat demokrasi
  2. Pengembangan social capital
  3. Peningkatan daya saing bangsa.

Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia[7].

Secara realitas, masih banyak daerah di Indonesia ini yang tidak atau belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan kewenangan di dalam bidang pendidikan. Alasannya adalah sebagai berikut:

  1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai
  2. Sarana dan prasarana yang belum tersedia
  3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah
  4. Secara psikologis, mental mereka terhadap sebuah perubahan belum siap
  5. Mereka takut terhadap upaya pembaharuan[8].

Adapun kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah:

  1. Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang populis
  2. Mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari wakil rakyat yang ada di DPR-RI
  3. Sebagai hal yang ditunggu-tunggu menyusul adanya perubahan sosial politik
  4. Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2003
  5. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi[9].

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui undang-undang otonomi daerah, pada kenyataannya menunjukan bahwa terdapat proses implementasi kebijakan yang tidak melibatkan seluruh stakeholders, khususnya daerah-daerah yang secara finansial belum memiliki kemampuan untuk turut mengimplementasikan kebijakan tersebut. Daerah-daerah tertinggal ini harusnya menjadi bagian integral dalam pengimplementasian kebijakan[10].

 

C. Peran Pendidikan Islam dalam Desentralisasi Pendidikan

Pendidikan nasional dewasa ini dalam pengamatan para pakar pendidikan, berada dalam keadaan terpuruk dan perlu paradigma baru. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dengan sendirinya memerlukan paradigma baru. Paradigma baru pendidikan nasional harus sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu membangun masyarakat Indonesia Baru. Paradigma baru pendidikan nasional tentunya diarahkan dalam rangka koridor reformasi menuju masyarakat Indonesia baru tersebut. Kisi-kisi koridor reformasi yaitu demokrasi, menghormati nilai-nilai manusia atau HAM, dan otonomi daerah yang ditujukan kepada tanggung jawab masyarakat di dalam kehidupannya dalam masyarakat yang terbuka[11].

Apabila kita menyimak masalah pendidikan Islam di dalam kerangka reformasi pendidikan nasional, maka perlu kita lihat makna pendidikan Islam di dalam masyarakat Indonesia. Adapun peran pendidikan Islam dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut[12]:

  1. Pendidikan Islam sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya

a. Nilai Historis

Pendidikan Islam telah survive baik pada masa kolonial, pada masa Jepang, maupun di dalam kehidupan bangsa kita sejak proklamasi kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai-nilai yang sangat besar di dalam kesenimbungan hidup bangsa, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di dalam invasi kehidupan barat, pendidikan Islam telah menunjukkan ketahanujiannya sehingga tetap survive menghapi terpaan kolonialisme.

b. Nilai Religius

Pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Agama Islam sebagai salah satu nilai budaya masyarakat Indonesia.

c. Nilai Moral

Pendidikan Islam tidak dapat diragukan sebagai pusat-pusat pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah/madrasah, pesantren-pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat-pusat pendidikan tapi juga sebagai pusat-pusat atau benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

  1. Pengimbang Pendidikan Sekuler

Sebagai pusat pendidikan yang bercorak agama maka pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren maupun pendidikan tinggi Islam merupakan pengimbang dari pendidikan yang diselenggrakan Negara yang sifatnya sekuler. Terlepas dari nilai-nilai positif maupun negatif dari pendidikan sekuler, maka pendidikan Islam pasti telah menyumbangkan hal-hal sebagai pengimbang dari pendidikan yang tidak berdasarkan agama dan keagamaan. Pendidikan agama Islam sebagai nilai futuristis dan sebagai penjaga nilai-nilai luhur.

 

  1. Pendidikan Islam Menyajikan Pendidikan Alternatif

Dewasa ini muncul dengan pesat adanya lembaga-lembaga pendidikan alternatif sebagai pengimbang dari sistem pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah. Pendidikan Islam di Indonesia di dalam sejarah perkembangannya telah menunjukkan orientasinya kepada kebutuhan rakyat banyak dan tidak semata-semata mengikuti pola formal yang dipunyai Negara. Oleh sebab itu, pendidikan alternatif yang disajikan oleh pendidikan Islam mengandung nilai-nilai luhur sebagai berikut:

a. Nilai Demokrasi

Pendidikan Islam telah memberikan kesempatan untuk belajar bagi semua anak tanpa membedakan kemampuan ekonominya. Demikian pula pengelolaan pendidikan Islam berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Pendidikan Islam menjadi persemaian tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi.

b. Nilai Kemandirian

Pendidikan Islam di dalam sejarahnya adalah lembaga yang cenderung untuk berdiri sendiri. Pada masa kolonial, lembaga pendidikan Islam tidak bersedia menerima subsidi atau menggantikan diri kepada pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah lembaga-lembaga yang mandiri.

 

D. Arah dan Kebijakan Politik Pendidikan Nasional Dewasa Ini

Di antara berbagai macam investment, investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dengan bercermin pada pengalaman bangsa-bangsa lain di sekitar kita, secara sederhana dapat kita katakana bahwa seluruh krisis yang menimpa kita sekarang ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan warga Negara kita dan tidak meratanya pendidikan dari daerah ke daerah[13].

Perubahan-perubahan sosial serta gejolak politik ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan pribadi bagi seorang warga Negara Indonesia yang berwatak dan bertakwa. Sikap hidup ini tentunya bertentangan dengan sikap hidup yang penuh kekerasan dewasa ini. Bangsa Indonesia seolah-oleh tidak mau hidup bersama di dalam perbedaan. Toleransi menghilang, sedangkan sikap toleransi dan mau hidup bersama merupakan perekat dari bangsa dan Negara Indoensia. Pendidikan di masa lalu rupa-rupanya telah gagal untuk menghidupkan sikap yang mulia ini. Selanjutnya, agenda reformasi yang kita perjuangkan ialah lahirnya suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, yang hidup damai antar anggotanya serta menciptakan suatu masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi hukum bagi semua anggota masyarakat, dan mempersiapkan manusia Indonesia di dalam kehidupan global dengan mempunya daya saing tinggi[14].

Pendidikan yang memenuhi kebutuhan daerah, adalah pendidikan yang meningkatkan mutu kualitas manusia Indonesia. Pendidikan dewasa ini sebagai warisan pendidikan Orde Baru telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang seperti robot (tidak berkualitas dan tidak berdaya saing). Masalah penting lainnya di dalam program pembenahan pendidikan ialah meningkatkan manajemen pendididkan termasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan. Di dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan jangan ada kesan bahwa yang memegang peranan di sini adalah pemerintah pusat, sedangkan persiapan pada kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan tidak diperhatikan. Hal ini menyebabkan gagalnya usaha desentralisasi pendidikan bahkan dapat menjadi suatu bencana bagi pendidikan nasional[15].

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia sedang dalam masa transisi, dari sistem yang sentralistik menjadi desentralistik. Proses ini harus selalu di kawal, konflik kepentingan yang terjadi akan menjadi suatu perhatian besar bahwa pendidikan dijadikan sebagai bahan pencitraan dan wahana untuk melegitimasi kekuasaan melalu politik pendidikan nasional. Hal tersebut terkesan sangat sistematis, tetapi kewaspadaan kita tentunya mutlak adanya, baik berposisi sebagai pelaku maupun sebagai pengamat pendidikan di Indonesia.

 

E. Upaya Pencerahan Politik Pendidikan Nasional

Menurut pandangan Paulo Freire dalam bukunya Ngainun Naim, manusia tidaklah menjadi benar-benar manusiawi, tanpa praksis dan tanpa usaha mencari. Padahal pengetahuan hanya lahir melalui usaha penemuan dan penemuan ulang dengan usaha pencarian yang terus-menerus, tidak sabar, penuh harapan di dunia, dengan dunia dan bersama orang lain. Pendidikan yang membebaskan terletak pada usahanya menuju rekonsiliasi. Pendidikan harus dimulai dengan pemecahan masalah (problem solving) kontradiksi antara guru dan murid tersebut, dengan merujukkan kutub-kutub dalam kontradiksi itu, sehingga keduanya secara bersama-sama adalah sebagai guru dan murid[16].

Pemikiran Freire tersebut dielaborasi lebih lanjut oleh H.A.R. Tilaar. Menurut Tilaar, pembebasan dalam pendidikan pada hakikatnya adalah pemberdayaan anak didik, pembudayaan dan demokratisasi praksis pendidikan (democratic education). Pendidikan adalah usaha untuk membersayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang kreatif, mandiri, dan produktif yang dapat membangun diri dan msyarakatnya. Pendidikan kita selama ini hanya mampu menghasilkan manusia-manusia robot dan hanya menerima petunjuk dan pengarahan dari atasan. Hasil pendidikan kita bukanlah manusia-manusia berkarya justru diperdayakan oleh sistem yang otoriter[17].

Pendidikan sementara ini masih terasingkan dari kehidupan kebudayaan dalam arti luas. Pendidikan semata-mata hanya menjadi alat kekuasaan beberapa gelintir orang atau elit penguasa. Pendidikan seharusnya merupakan suatu proses pembudayaan, dalam perspektif ini hal esensial yang harus dikembangkan adalah bagaimana pendidikan diarahkan untuk menghasilkan anak didik menjadi manusia yang berbudaya (civilized human being) yang diarahkan pada perkembangan pribadi seseorang yang mandiri sebagai anggota masyarakat yang demokratis. Konstruksi pendidikan yang semacam ini diharapkan akan menghasilkan produk yang akuntabilitasnya tinggi dari masyarakat, karena lahir dari kebutuhan masyarakat, dan ditangani oleh masyarakat[18].

Konsep politik pendidikan Freire memiliki visi filosofis yakni manusia yang terbebaskan. Visi ini berpijak pada penghargaan terhadap manusia dan pengakuan bahwa harapan dan masa depan yang disampikan kepada kaum tertindas tidak sekedar menjadi hiburan[19].

Mengingat sentralisasi kekuasaan itu merupakan masalah utama di dalam sistem politik pendidikan nasional pada masa lalu, ketika reformasi politik menguat hal ini menjadi perhatian yang serius. Agar kekuasaan yang ada tidak cenderung mengarah kepada sistem yang otoriter, gagasan utama di desain kelembagaan adalah bagaimana melakukan pembagian dan pemisahan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan[20].

 

 Kesimpulan

Desentralisasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari arah sistem penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan daerah dan sistem lainnya. Bahkan sistem pendidikan merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas tersebut.

Desentralisasi merupakan suatu keharusan. Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan, ketiga hal tersebut adalah:

  • Pembangunan masyarakat demokrasi
  • Pengembangan social capital
  • Peningkatan daya saing bangsa.

Di antara berbagai macam investment, investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dengan bercermin pada pengalaman bangsa-bangsa lain di sekitar kita, secara sederhana dapat kita katakana bahwa seluruh krisis yang menimpa kita sekarang ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan warga Negara kita dan tidak meratanya pendidikan dari daerah ke daerah.

 

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan             Demokratisasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2002).

Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara,             2005).

H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde      Baru, (Jakarta: Kencana, 2012).

Ngainun Naim, Rekonstruksi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: TERAS, 2012).

Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan,          (Yogyakarta:   Pustaka Pelajar, 2007).

Sam M. Chan & Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,             (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

                [1]Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hal v-vi.

                [2]Ibid, hal vi.

                        3Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hal 3-4.

                [4]Ibid, hal 4-5.

                [5]Ibid, hal 5.

                [6]Sam M. Chan & Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 1.

                [7]H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 20.

                [8]Sam M. Chan & Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 3.

                [9]Ibid, hal 10.

                [10]Ibid, hal 12-13.

                [11]H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 76.

[12]Ibid, hal 77-80.

                [13]Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 147.

                [14] H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 67.

                [15]Ibid, hal 69.

[16]Ngainun Naim, Rekonstruksi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: TERAS, 2012), hal 117.

[17]Ibid

[18]Ibid, hal 118.

[19]Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 12.

[20]Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 19.

Post Author: Rifki Ahda Sumantri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *