Negeri Minus Keteladanan

Oleh: Ahmad Faisal

Alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed

Pada sejarahnya, Indonesia merdeka adalah hasil pencapaian para pelaku perjuangan yang memperjuangkan secara nyata gagasan tentang Indonesia. Seutuhnya, negeri Indonesia selalu melahirkan orang-orang yang berkualitas, yang mau berdedikasi tinggi terhadap perjalanan kejayaan bangsa. Sebut saja, Bung Karno, Bung Hatta, sampai K.H. Abdurrahman Wahid, misalnyya, adalah sederet tokoh nasional yang turut andil dalam menjadikan gagasan di pikirannya tentang ke-Indonesiaan menjadi nyata. Tentu saja usaha yang dilakukan tidak hanya sekedar berpikir, berdoa, dan berharap. Langkah nyata telah menjadi password dalam menjadikan Indonesia yang kita banggakan telah menjadi seperti saat ini.

Namun, pada setiap perjalanan setiap bangsa ada masalah-masalah yang timbul dan harus diselesaikan. Indonesia, misalnya, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi bernegara menyatakan cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Persoalan kemiskinan, diskriminasi, ketahanan pangan dan energi, sampai masalah korupsi menjadi bahan pembicaraan serius setiap harinya. Hal tersebut adalah sederet persoalan yang di era sekarang ini harus diselesaikan sebagai konsekuensi meraih cita-cita Bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Satu hal besar bangsa yang jaya adalah adanya kesejahteraan masyarakat/warga negaranya.

Di samping banyaknya permasalahan bangsa, ada satu hal menarik yang tidak bisa dilepaskan. Saat ini, Indonesia dalam skala negara-bangsa mengalami krisis kepemimpinan. Dua ratus juta rakyat Indonesia yang banyak jumlahnya itu butuh orang yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi yang mampu untuk memimpin negeri ini menuju kejayaan di depan. Isu kepemimpinan tidak hanya soal kepemimpinan nasional yang setiap perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan sekali diadakan baru booming. Sejatinya, pemimpin (dalam konteks formal) adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh dalam semua lini yang dipimpinnya (negara). Pemimpin akan lahir setiap zamannya. Tetapi, kesadaran kepemimpinan akan selalu hadir yang terkadang terlupakan oleh hal-hal pragmatis yang duniawi, yang hanya mementingkan dirinya sendiri/kelompoknya, dan akan hilang kesadaran kepemimpinannya ketika sudah menjabat.

Potret korupsi para pejabat negara yang saat ini sudah akut adalah salah satu bentuk “gagal pahamnya” para pemimpin dalam memimpin. Negeri ini menjadi negara yang para pemimpinnya banyak melakukan penyalahgunaan jabatan serta menjadi lupa terhadap rakyatnya. Seringkali banyak pejabat yang dalam memandang persoalan politik adalah soal transaksi pembagian kekuasaan dan jabatan, sehingga yang dihasilkan adalah pejabat-pejabat korup. Padahal, memahami politik salah satu sisi menariknya adalah politik nilai yang tercermin dari keteladanan pemimpinnya. Pemimpin adalah orang yang mampu memberi contoh, melakukan hal baik yang bisa ditiru oleh rakyatnya, dan memimpin untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat. Sangat tidak etis ketika negeri sekelas Indonesia yang memiliki sejarah perjalanan bangsa yang panjang, yang mampu melahirkan pemimpin kelas dunia, yang memiliki kebudayaan beragam, ternyata menjadi negeri yang minus keteladanan.

Era reformasi melahirkan desentralisasi yang secara politik mampu menjadi ajang promosi kepemimpinan daerah ke level nasional. Kita tentu saja berharap calon-calon pemimpin bangsa ke depan yang lahir dari rahim asli negeri mampu membawa Indonesia (kembali) menjadi negara yang disegani dan diteladani dunia. Karena pemimpin adalah keteladanan, maka jadikanlah jabatan yang sekarang diemban sebagai ajang pembentukan nilai yang mampu diteladani oleh anggota, masyarakat, maupun komunitas/kelompok yang sadar akan nilai-nilai luhur bangsa.

Post Author: Ahmad Faisal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *