Menyoal Sertifikasi Khatib

Beberapa pekan terakhir ini, publik digegerkan wacana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melakukan program sertifikasi khatib. Meskipun kemudian dibantah oleh pihak Kemenag, namun beritanya sudah viral dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat muslim.

Tulisan berikut mencoba melihat isu ini dari sudut pandang lain. Dengan menjauhi dari posisi pro maupun kontra, mari kita melakukan pembacaan agak mendalam terhadap kasus ini. Ada sejumlah pertanyaan yang dapat kita ajukan. Adakah kasus yang sama yang terjadi di tempat lain? Apa konteksnya? Bagaimana jika sertifikasi khatib ini dilihat dari pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya.

sertifikasi khatib

Sertifikasi Khatib di Mesir

Diskursus standardisasi khatib pernah mengemuka di Mesir pada paruh kedua tahun 2014 silam. Muhammad Mukhtar Jum’at (MMJ) sebagai Mentri Perwakafan Mesir (Menag-nya Mesir) mencanangkan sertifikasi pada tiga hal; materi khutbah, khatib dan masjid.

Menurut MMJ, ketiga hal di atas harus diawasi, menimbang penyebaran paham radikal yang semakin menjamur di negeri Pharaoh itu bersumber kepada tiga hal diatas. Langkah yang diambil adalah dengan cara menutup masjid-masjid yang tidak mempunyai ijin, penyatuan materi khutbah, yaitu dengan mengacu khutbah yang dibuat oleh Kementrian Wakaf dan para khathib diseleksi sedemikian rupa. Keputusan dari MMJ dirilis pada Sabtu, 13/9/14 dan dimuat oleh banyak media baik cetak maupun elektronik.

Upaya deradikalisasi lewat langkah ini bukannya tidak menuai kontra. Al-Azhar sebagai institusi yang menjadi corong Islam moderat dan concern memerangi radikalisme merasa sedikit keberatan dengan penyatuan materi khutbah. Prof. Dr. Umar Hasyim, mantan Rektor Universitas al-Azhar dan seorang da’i kawakan mengatakan bahwa pembatasan materi khutbah di mana seorang khatib harus membaca materi khutbah yang diedarkan oleh Kementrian Wakaf akan membatasi kreatifitas khatib dan malah mungkin akan menjadikan gaya beretorikanya mandek. Keindahan bahasa dari khatib juga sangat mungkin tidak dapat didengarkan lagi.

Kritik dan saran dari berbagai pihak terkait intervensi materi khutbah akhirnya menjadikan MMJ berpikir ulang. Sementara dua poin yang lain, ulama al-Azhar tidak terlalu mempersoalkan. Hanya kubu kaum Salafi dan Ikhwan saja yang sangat keberatan. Sebab, pada dasarnya, seorang yang didaulat menjadi khatib memang harus mempunyai wawasan keislaman dan sosial-kemasyarakatan yang mumpuni. Dan ulama al-Azhar sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya untuk hal itu.

Secara ringkas, sertifikasi materi khutbah hanya diberlakukan kepada khatib yang warna pahamnya belum jelas, radikal atau moderat dan tingkat intelektualnya biasa-biasa saja. Institusi yang menjadi penanggung jawab sertifikasi khatib adalah al-Azhar dan Kementrian wakaf. Contoh, bagi khatib yang sudah bergelar Magister atau Doktoral dari Universitas al-Azhar dan sosoknya tidak terlalu kondang, ia akan dikenakan kewajiban untuk melapor kepada kementrian dan khatib yang gelar akademiknya di bawah Magister atau lulusan universitas Islam lain harus melalui pelatihan dari Kementrian Wakaf. Untuk sertifikasi masjid, masjid yang sudah mengantongi ijin dari pemerintah saja yang dapat dijadikan tempat jumatan, selebihnya tidak boleh.

Sertifikasi Khatib di Indonesia

Gagasan sertifikasi khatib belakangan ini juga menggelinding di kalangan kaum muslimin Indonesia. Pro-kontra terkait ide ini menyeruak ke permukaan. Banyak dari kita yang mencibir dan sinis dengan ide itu. Terlepas dari niat baik Kemenag sebagai penyalur aspirasi sebagian masyarakat yang gerah dengan oknum khatib yang kerap menebar provokasi dan kegaduhan dari atas mimbar khutbah.

Tujuan asasi dari adanya sertifikasi ini adalah upaya deradikalisasi. Untuk mewujudkanya, Kemenag menggagas adanya ketentuan siapa saja yang berhak naik mimbar jumat, bukan mengintervensi materi khutbah, tidak juga menutup masjid yang tidak punya ijin pelaksanaan shalat jum’at. Mungkin, dengan adanya sertifikasi khatib, ibarat menembak dua burung dengan satu peluru. Sebab, materi yang ingin disampaikan seorang khatib tidak bisa dipisahkan dari isi otak dan pemahamannya.

Hakikatnya, tanpa ada niatan deradikalisasipun, sertifikasi khatib memang laik untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan. Agar orang yang naik ke atas mimbar benar-benar orang yang berkompeten dan kredibel. Sehingga kesahihan apa yang disampaikan dan keabsahan shalat jumat dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, penulis pernah melaksanakan shalat jum’at di sebuah mesjid besar di Karang Wangkal, Purwokerto. Di saat khutbah, sang khatib tidak membaca rukun di kedua khutbahnya dan ketika shalat bacaan fatihahnya juga masih amburadul.

Jaman dulu, orang yang menjadi khatib adalah orang yang istimewa, dalam arti beliau dituakan dan petuahnya diharapkan. Dia mempunyai ngelmu keislaman, wawasan kemasyarakatan dan tidak punya cacat moral. Biasanya, dia mau menjadi khatib setelah adanya desakan dari masyarakat. Ini adalah bentuk sertifikasi alam.

Untuk jaman sekarang, banyak kita dapati para ustadz dan khatib karbitan. Untuk itu, perlu kiranya ada lembaga yang menerbitkan Surat Ijin Khatib (SIK), agar apa yang disampaikan oleh mereka tidak menyebabkan kegaduhan pemahaman dan gejolak di masyarakat. Kemenag sebagai tangan pemerintah harus jeli dan cerdas kalau benar-benar mau mewujudkannya.

Untuk menghemat tenaga, karena tidak ada standar jelas lulusan perguruan tinggi mana, boarding school mana, pesantren mana, organisasi masyarakat mana yang dapat memberikan SIK, perlu kiranya bagi pemerintah untuk mengintai paham dan afiliasi organisasi sang khatib. Kalau dirasa radikal, ya, silakan diteliti lebih seksama. Kalau sudah jelas afiliasnya moderat dan orangnya juga moderat maka silakan diberi SIK.

Langkah sertifikasi khatib tidak kok asal njeplak dan tidak berdasar. Sejarah mencatat bahwa pada era Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fathimiyah dan lainnya, seorang khatib harus mengantongi ijin dari penguasa. Hanya saja, dalam era Khulafaurrasyidin, pemilihan khatib tidak bernuansa politis, sedang di era setelahnya banyak khatib yang merupakan pesanan pemerintah. Tapi, patut dicatat, para ulama besar yang sudah mengantongi ijin berkhutbah itu tidak segan mengkritisi pemerintah dan kadang juga sebagai penggerak perubahan di masyarakatnya. Mereka bebas berkreasi dan menyampaikan ajaran agamanya.

Hal yang patut diwaspadai dari adanya sertifikasi ini adalah adanya kepentingan-kepentingan terselubung yang menunggangi. Dan yang lebih parah, mungkin saja hal itu akan dimanfaatkan sebagai alat pelanggeng kekuasaan dan pencekalan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sebagaimana catatan sejarah masa lalu. Akan tetapi, kehawatiran tersebut seyogyanya bisa dinetralisir dengan adanya era keterbukaan saat ini. Siapapun dapat mengawal kebijakan ini. Kalau memang baik, kita kawal. Kalau sebaliknya, kita lawan.

Sebagai pamungkas, perlu kiranya dari pemerintah desa bekerja sama dengan organisasi keagamaan yang ada untuk menerbitkan keputusan bersama terkait penetapan masjid mana yang boleh digunakan untuk jumatan. Misalnya, untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah masjid dengan kuantitas jama’ah. Jika semua masjid dalam satu desa digunakan untuk shalat jum’at maka akan ada sejumlah masjid yang kuantitas jama’ahnya kurang dari batas minimal jamaah jum’at. Hal yang semacam itu dialami sendiri oleh pribadi penulis.

Penulis pernah mengusulkan kepada tokoh masyarakat dan pemerintah desa agar mengatur undang-undang pendirian shalat jum’at. Walapun dalam madzhab Syafi’i sebagai madzhab yang dipeluk 100% warga tidak mengharuskan adanya ijin dari pemerintah dalam pendirian shalat jum’at akan tetapi, menurut hemat penulis, mengambil pendapat madzhab Hanafi yang mewajibkan adanya ijin resmi untuk pelaksanaan shalat jum’at demi syiar Islam adalah langkah yang mendekati tepat. Perijinan untuk pelaksanaan jumat di masjid perkotaan dengan kemajemukan pemahaman tentu akan memberikan kemaslahatan.

Post Author: Adhi Maftuhin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *