Mengawal Putusan Fatwa

Sikap reaksional dari teman-teman kita yang berhasrat mengawal putusan fatwa MUI mengilhami mereka untuk mendeklarasikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Kita bertanya, apakah tindakan mereka sesuai dengan koridor hukum per-fatwa-an dan, selanjutnya, dapat dibenarkan? Kita harus melakukan cek-ricek tentang materi ini. Kalau tidak, kita akan mudah tergerus arus, membela yang tidak sepatutnya dibela dan membuang-buang energi untuk hal yang tidak diperlukan.

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI

Definisi Fatwa

Secara bahasa, fatwa bermakna menjelaskan sesuatu. Kata fatwa dalam Bahasa Arab adalah bentuk isim masdar yang mempunyai makna al-iftâ (memberikan fatwa/berfatwa). Bentuk pluralnya adalah fatâwâ atau fatâwî. Dikatakan, “aftaytahu, fatwa wa futya”, bermakna kamu menjawab permasalahan yang diberikan oleh seseorang. Al-futya adalah menjelaskan hukum-hukum yang dimusykilkan.

putusan yang diberikan oleh seorang mufti tidak mempunyai payung hukum untuk dikawal dalam pelaksanaannya

Fatwa menurut istilah adalah menjelaskan hukum syarak kepada orang yang bertanya berdasarkan dalil/sumber hukum yang ada. Para ulama kurun akhir menambahkan kata “dengan tidak ada sifat mengikat”. Maksudnya, putusan yang diberikan oleh seorang mufti tidak mempunyai payung hukum untuk dikawal dalam pelaksanaannya.

Pengertian fatwa sebagaimana tercantum di atas mencakup jawaban pertanyaan atas hal-hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang belum terjadi.[1] Akan tetapi banyak ulama yang membedakan jawaban atas permasalahan yang telah/belum terjadi. Untuk yang pertama dinamakan dengan ifta dan yang kedua dinamakan dengan irsyâd (petunjuk). Tambah lagi, penjelasan tentang  hukum kepada orang tanpa didahului proses bertanya dinamakan dengan ta’lîm. 

Jadi, fatwa adalah jawaban atas pelbagai permasalahan umat, semua permasalahan umat, dari yang bergenre akidah sampai dengan genre fikih dengan berbagai ragam babnya; ibadah, muamalah, jinayat, nikah dan lainya. Di dalamnya mencakup permasalahan hukum taklifi dan hukum wadh’i. Cakupan peminta fawa tidak terbatas bagi umat muslim saja, non-muslim juga dapat meminta fatwa kepada mufti muslim. Sebab, fungsi mufti adalah sebagai penyambung tangan Tuhan, ia ibarat menteri yang mendapatkan mandat untuk memberikan stempel atas hukum-hukum-Nya.

Perbedaan Fatwa dan Qadha (Vonis Hukum)

al-Furuq karya Syihabuddin al-Qarafi

Untuk menelaah perbedaan antara permasalahan fatwa dan qadha secara gamblang, bolehlah kita membaca al-Furûq dan al-Iḫkâm (keduanya milik al-Qarrafi) dan karya-karya sejenis. Perbedaan mendasar dan sangat mencolok di antara fatwa dan qadha adalah dalam hal pelaksanaan putusannya. Secara hukum asal, putusan dari sang mufti terhadap mustafti (peminta fatwa) tidak bersifat mengikat (ghair mulzim). Artinya, tidak ada sangsi hukum di dunia bagi mustafti bila tidak melaksanakannya. Pihak pemberi fatwa juga tidak mempunyai wewenang untuk menekannya agar menjalankan. Kalaupun toh nanti ada fatwa yang wajib dilaksanakan, hal itu berkenaan dengan kondisi, tempat, waktu dan peminta fatwa itu sendiri.

Sedangkan qadha, pelaksanaanya dikawal oleh pihak-pihak tertentu dan andaikan seseorang yang dijatuhi vonis hukum tidak melaksanakanya maka sah-sah saja untuk dikenai sangsi. Makanya, terdapat kata mulzim/ ghair mulzim dalam pendefinisian keduanya.

berbeda dengan qadha (keputusan hakim/ qadhi), fatwa tidak lahbersifat mulzim (mengikat)

Para ulama kurun awal tidak menyinggung kata mulzim/ ghairmulzim dikarenakan perbedaan antara fatwa dan qadha pada masa itu sangat jelas sehingga tidak perlu untuk menyebutkannya. Walaupun tidak disebutkan dalam definisi, penjelasan tentangnya termaktub dalam karya mereka, di antaranya terdapat dalam bab kriteria seorang mufti yang ditulis oleh  Ibnu Shalah dalam Adâb al-Mufti wa al-Mustafti dan dikutip oleh Imam Nawawi dalam Adâb al-Fatwa wa al-Mufti. Ibnu Shalah berkata, “Fatwa tidak bersifat mulzim (mengikat), berbeda halnya dengan putusan sang qadhi.”[2]

Perbedaan selanjutnya, secara sederhana, pengajuan fatwa menyangkut hal-hal yang bersifat individual atau mengangkat kasus dengan pihak lain akan tetapi bisa diselesakan dengan jalur kekeluargaan. Untuk itu, dalam proses pemberian fatwa tidak ditemukan prosesi laiknya dalam proses persidangan. Sang mufti akan menganalisa pertanyaan dari mustafti dan dengan piranti yang telah dimilikinya sebelum mengeluarkan putusan fatwa. Sedangkan qadha erat kaitannya dengan persengketaan yang tidak bisa diselesaikan kecuali melalui jalur hukum.

Kapan fatwa mengikat?

Apakah putusan fatwa selamanya bersifat tidak mengikat dan tidak berhak untuk dikawal dalam pelaksanaannya?

Telah disinggung di atas bahwa putusan fatwa secara asal memang bersifat tidak mengikat dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan melihat perubahan empat faktor penentu dalam proses pengambilan fatwa, putusan fatwa yang asalnya hanya bersifat mubah dapat berubah menjadi sunah bahkan wajib.

Fatwa MUI

Dr. Quthb Mushthafa Sanu dalam Shinâ’at al-Fatwa al-Mu’âshirah mengatakan bahwa keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang diakui resmi oleh negara (misal MUI) selaiknya berhak untuk dikawal pelaksanannya dan badan fatwa dapat menekan penerima fatwa untuk melaksanakan putusan fatwanya.

Benar, lembaga fatwa semisal MUI memang ditunjuk oleh pemerintah. Akan tetapi, apakah dikarenakan resmi diangkat oleh pemerintah dapat serta merta menjadikan putusannya bersifat mengikat laiknya undang-undang dan berhak untuk dikawal? Dengan melihat sejarah di mana dalam system kekhalifahan juga sudah ada mufti yang ditunjuk oleh khalifah dan keputusannya tetap bersifat tidak mengikat maka ide di atas terbantahkan. Muadz bin Jabal adalah sahabat yang diangkat menjadi mufti oleh Umar bin Khatab.

fatwa akan bersifat mengikat jika sudah diundang-undangkan

Maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa putusan yang telah difatwakan oleh lembaga fatwa tertentu dapat dianjurkan untuk dilaksanakan dan dikawal pelaksanaanya manakala putusan fatwa tersebut sudah diundang-undangkan dan bersifat raf’u al-khilaf. Yakni, putusan fatwa tadi sesuai dengan kaidah Ḫukmu al-Ḫâkim Yarfa’u al-Khilâf, bahwa permasalahan fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, pemerintah berhak memilih salah satunya dan untuk seterusnya dijadikan undang-undang. Perlu diingat, perubahan putusan fatwa menjadi undang-undang harus dititikberatkan kepada kemaslahatan bersama.

Ketua MUI pusat, KH. Ma’ruf Amin dalam wawancara yang dimuat dalam surat kabar online beberapa hari yang lalu juga mengatakan hal yang sama. Kalau toh ada kelompok yang ingin mengawal fatwa MUI, itu atas kemauan mereka sendiri, bukan anjuran dari MUI.

Walhasil, putusan fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan tidak dapat disetarakan dengan undang-undang. Selanjutnya, melihat kepada fatwa yang ingin dibela dan merunut kepada akar permasalahan, di mana hal-hal yang bersifat mukhtalaf fîh (tafsir suarta al-Maidah:51) dibatasi dalam ruang-ruang diskusi dan masuk dalam area fatwa, sama sekali tidak dapat masuk dalam area qadha sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatâwi, apakah dirasa masih perlu untuk mendeklarasikan GNPF-MUI?


[1] Syaraḫ al-Muntahi, Juz III, hlm. 456, cet. Anshâr as-Sunnah, Kairo. Shifat al-Fatwa wa al-Mustafti, Ibnu Hamdan, hlm. 4.

[2] Adâb al-Mufti wa al-Mustafti, Ibnu Shalah, hlm. 106.

Post Author: Adhi Maftuhin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *