Mengerjakan Hal yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi, Bolehkah? (selesai)

Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi

Banyak dari kita yang terburu-buru menjatuhkan hukum bid’ah, makruh, dan haram terhadap praktek-praktek tertentu hanya dengan berdasar pada dalil “perbuatan itu tidak dilakukan Nabi”. Seolah-olah segala perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tersebut adalah bid’ah, makruh atau haram. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi.

Ketidakmauan Nabi Saw. untuk melakukan sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak disertai nash pelarangannya tidak dapat dijadikan hujjah (dasar hukum). Paling banter, ketidakmauan itu menunjukkan akan kebolehan untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Meninggalkan sesuatu akan berimbas pada pengharaman hanya jika disertai dalil yang dengan tegas melarangnya. Jadi, meninggalkan sesuatu (tidak melakukannya) hanya akan membuahkan dibolehkannya untuk meninggalkan sesuatu tersebut, tidak sampai dijadikan istidlal untuk memberi label makruh apalagi haram.

kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm
kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm

Dalam kitab al-Muḫalla (2:254), Ibnu Hazm menyebutkan contoh sandaran dalil ulama madzhab Hanafi dan Maliki akan kemakruhan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib (qabliyah maghrib). Dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka (ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah) adalah dari perkataan Ibrahim an-Nakha’i bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak pernah melakukannya. Ibnu Hazm menyanggah sandaran tersebut, “Andai khabar itu sahih dan benar maka kabar itu tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak melarangnya baik secara eksplisit maupun implisit.”

Hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi Saw. tidak secara otomatis menjadikan keharamannya untuk umat

Ibnu Hazm melanjutkan, “Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Saya tidak pernah melihat satu orang pun dari sahabat Nabi melaksanakannya”. Ibnu Hazm lalu memberikan sanggahan: “Andai khabar ini juga benar, maka khabar ini juga tidak dapat dijadikan dalil pelarangan shalat dua rakaat sebelum maghrib. Kita tidak dapat mengingkari ketidakmauan mereka melaksanakan shalat sunnah selagi tidak ada nash yang melarangnya. Hal senada juga diungkapkan Ibnu Hazm ketika menanggapi pelarangan shalat sunah bakda ashar yang didasarkan atas dalil perkataanAli r.a. bahwa dia tidak pernah melihat Nabi melakukannya. Sebab, khabar yang diberikan oleh Ali itu cuma sekedar berita bahwa Nabi tidak pernah melakukan shalat bakda ashar. Khabar tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk larangan dan kemakruhan untuk melaksanakan shalat bakda ashar. Nabi tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali dalam bulan Ramadhan saja. Hal ini tidak lantas menjadi dalih kemakruhan puasa sebulan penuh di  luar bulan Ramadhan.

Ibnu Hazm
Ibnu Hazm, nama lengkapnya Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa’id ibnu Hazm (994-1064), adalah salah satu ahli hukum terkemuka di masa keemasan Islam di Spanyol

Tidak dapat dijadikan kaidah?

Sebagian orang mengingkari kaidah yang telah dikemukakan di muka. Katanya, kaidah itu tidak diakui dalam Ushul Fiqh. Pengingkaran tersebut menurut saya (Abdullah Shidiq) disebabkan mereka kurang rekreasi. Kalau tidak puas dengan kaidah tadi, baiklah, saya akan menyebutkan dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadits berikut:

  • Keharaman sesuatu biasanya dapat diunduh dari tiga hal: Pertama, larangan Nabi, sebagaimana dalam ayat: “Janganlah kalian mendekati zina” (al-Isra:32) dan ayat “Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan jalan batil.” (al-Baqarah:188). Kedua adalah adanya redaksi pengharaman sebagaimana dalam ayat: “Dan kami haramkan bangkai bagi kalian” (al-Maidah:3). Ketiga, adanya ancaman atau cacian terhadap satu perbuatan. Seperti dalam hadits, “Barang siapa yang menipu maka tidak termasuk dalam golongan kita.” Sedangkan at-tarku tidak masuk dalam salah satu dari ketiga hal tersebut. Maka, at-tarku tidak mengindikasikan akan keharaman sesuatu tersebut.
  • Allah telah berfirman, “Apa yang sampai kepada kalian melalui Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berpantanglah” (al-Hasyr:7). Allah tidak berfirman: “Dan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul maka berpantanglah darinya.” Hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi tidaklah menunjukkan pengharaman sesuatu tersebut.
  • Ulama Ushul Fiqh mendefinisikan sunah sebagai berikut: “Sunnah adalah perkataan Nabi Saw., perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya.” Mereka tidak berkata: “Dan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi Saw.” Sebab, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi tidak termasuk sumber hukum (sunah).
  • Kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan hukum menurut Ushul Fiqh adalah khithab (seruan) Allah. Sumber-sumber yang dapat dijadikan pengambilan hukum adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Sedang apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan generasi terdahulu tidak masuk dalam salah satu empat hal tersebut. Maka, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi tidak dapat dijadikan sumber hukum.
  • Di atas telah disinggung bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi mengindikasikan beberapa kemungkinan hukum selain haram. Kaidah Ushul Fiqh mengatakan bahwa segala sesuatu yang mengindikasikan beberapa kemungkinan hukum tidak dapat dijadikan sumber dalam ber-istidlal.
  • Sesungguhnya, tidak melaksanakan sesuatu itu bersifat asal. Sedang melakukan sesuatu itu bersifat datang belakangan. Asal itu tidak menunjukkan akan sesuatu baik ditilik dari segi bahasa atau syarak. Maka tidak melaksanakan sesuatu tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu.

Kesimpulannya, tidak semua hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Saw. itu dihukumi haram atau makruh. Istidlal dari ketiadaan perbuatan Nabi Saw. paling banter membuahkan hukum dibolehkannya untuk meninggalkan sesuatu tersebut.


*Disarikan dari tulisan al-Muḫaddits al-Ḫâfizh Abdullah Shidiq al-Ghumari dalam Ḫusnu at-Tafahhum wa ad-Dark li Mas’alati at-Tark

Post Author: Adhi Maftuhin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *